Mahfud MD: Bendera Tauhid Bendera Keimanan, Bukan Bendera Radikal

SOLO (voa-islam.com)—Anggota Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Mahfud MD mengungkapkan bendera tauhid bukan merupakan bendera kelompok radikal. Pernyataan Mahfud ini disampaikan saat menjadi narasumber pada Halaqah Alim Ulama di Solo, Jawa Tengah, Sabtu (31/8/2019).

"Saya bilang, anak saya lahir sampai umur enam bulan saya bisikin kalimat tauhid di ubun-ubunnya," jelas Mahfud seperti dikutip dari Tempo.co.

Pada kesempatan ini, Mahfud juga menyinggung anggapan banyak orang yang mengatakan dirinya anti-bendera tauhid. Ia membantah hal itu.

Menurut dia, kalimat tauhid merupakan sebuah ekspresi kecintaan kepada Tuhan dan Rasul. "Jadi itu merupakan bendera keimanan," kata Mahfud yang juga pernah menjabat Ketua Mahkamah Konstitusi (MK).

Secara tegas dia menyatakan tidak anti terhadap bendera yang sering dianggap memiliki kaitan dengan kelompok radikal itu. "Kalau ada yang mengartikan (bendera) yang seperti itu radikal, ya, silahkan," ujar Mahfud.

Lebih lanjut dia menceritakan bahwa polisi di Jakarta pernah menangkap seorang remaja yang membawa bendera merah putih yang ditambahi tulisan tauhid. Remaja itu dianggap melanggar undang-undang yang mengatur mengenai atribut negara.

"Lantas saya telepon polisinya," kata Mahfud. Dia memberikan penjelasan bahwa soal hukum pidana harus ada mens rea atau niat jahat. "Remaja itu tidak ingin mengganti merah putih dengan bendera tauhid, tapi ingin agar merah putih itu menjiwai semangat tauhid," katanya.* [Tempo/Syaf/voa-islam.com]

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Berita Politik Indonesia lainnya:

• DPRD Jabar: Ridwan Kamil Jangan Asal Klaim Pemindahan Pusat Pemerintahan
• Pemerintah Harus Transparan Soal Papua
• Berhasil Menutup Teleju, Aleg PKS Siap Menutup Tempat Prostitusi Lainnya
• Iuran BPJS Naik 100 Persen, Gubernur Anies Siapkan Dana Talangan Rp93 Miliar
• Mardani: Papua Adalah Merah Putih, Penanganan Krisis Harus Pendekatan Kemanusiaan
• Jika Ini Terjadi, Jokowi Layak Mundur sebagai Presiden
• Papua Harus Tetap NKRI
• Usul: Jokowi Berkantor di Papua Saja dan Blusukan