Nah! Survei LSI Membuktikan 76,3 Persen Responden Inginkan Jokowi Terbitkan Perppu KPK

JAKARTA (voa-islam.com)—Mayoritas publik menganggap revisi UU KPK yang baru saja disahkan dapat melemahkan KPK dalam pemberantasan korupsi. Fakta ini berdasarakan hasil survei yang dilakukan Lembaga Survei Indonesia (LSI).

Direktur Eksekutif LSI, Djayadi Hanan mengatakan sedikitnya ada 70,9 persen dari total respondennya menyatakan bahwa UU KPK untuk melemahkan. “70,9 persen melemahkan KPK, 18 persen menguatkan KPK, 11,1 persen tidak jawab dan tidak tahu,” katanya di Jakarta, Ahad (6/10/2019) seperti dikutip dari Okezone.com.

Kemudian dari hasil survei tersebut, mayoritas responden setuju Presiden Jokowi menerbitkan Perppu UU KPK yang bertujuan membatalkan UU KPK yang dianggap melemahkan KPK.

“76,3 persen setuju (menerbitkan Perppu KPK), 12,9 persen tidak setuju, 10,8 persen tidak tahu tidak menjawab,” jelas Djayadi.

Djayadi mengungkapkan dalam survei ini pihaknya melakukan wawancara melalui telepon pada 4-5 Oktober 2019. Kemudian dalam pemilihan responden dipilih secara acak. "Dalam survei tersebut responden dipilih secara stratified cluster random sampling dan terpilih 1.010 orang. Dengan margin of error sebesar 13.2% pada tingkat kepercayaan 95 persen," ucapnya.

Adapun, untuk respons gerakan mahasiswa, ada 86,6 responden yang menyebutkan bahwa aksi unjuk rasa mahasiswa berbuhubangan dengan penolakan UU KPK yang sudah di sahkan oleh DPR RI.

“Dari 86,6 persen yang tahun demo mahasiswa itu ada 60,7 persen mendukung, 5,9 persen tidak mendukung, 31 persen netral dan 2,3 persen tidak menjawab,” tutupnya.* [Syaf/voa-islam.com]

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Berita Politik Indonesia lainnya:

• Marzuki Alie: Kepentingan Politik dan Money Politic Pengaruhi Pemilihan Pimpinan DPR, DPD, dan MPR
• Satgas KPK: Pelaku Korupsi Rata-rata Lulusan S2, Semakin Tinggi Pendidikan Semakin Canggih Modusnya
• Anggota DPR Perempuan dari PKS Diingatkan untuk Konsisten kawal Ketahanan Keluarga
• Istana Tertibkan Buzzer Politik, Tengku Zulkarnain: Bubar Gerak!
• Komnas HAM: Permasalahan Papua Harus Menjadi Prioritas Nasional
• Pilpres 2014 Jokowi Janji Ekonomi Indonesia Tumbuh hingga 7% tapi Tak Pernah Tercapai, Ini Datanya
• Rekor Dunia, Jokowi Jadi Kepala Negara yang Absen Sidang PBB Lima Kali Berturut-turut
• Gerindra Bantah Prabowo Minta Jatah Tiga Menteri