Wakil Ketua FPKS: Pemerintah Harus Kurangi Impor!

JAKARTA (voa-islam.com)--Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) DPR RI menyoroti evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2014-2019 yang dilakukan pemerintah baru-baru ini.

Menurut Wakil Ketua FPKS DPR-RI, Bidang Industri dan Pembangunan, Mulyanto, pemerintah perlu memperbaiki kondisi “transaksi berjalan” yang terus defisit. Caranya dengan menggenjot kinerja ekspor nasional serta meminimalisasi impor atas barang kebutuhan yang masih dapat diproduksi oleh industri dalam negeri.

“Pemerintah harus lebih fokus terhadap pembenahan nilai transaksi berjalan agar tidak terus defisit. Kondisi ini harus dipandang serius karena kalau berlanjut hingga waktu lama akan membahayakan sistem ekonomi nasional,” tegas Mulyanto.

Sudah sepatutnya pemerintah memiliki solusi untuk mengatasi pertumbuhan ekonomi yang stagnan.  Solusi yang dimaksud harus sejalan dengan upaya membenahi struktur ekonomi nasional yang menempatkan sektor industri sebagai motor pertumbuhan.

“Industri itu kan semestinya menjadi  ‘engine of growth’, mesin pertumbuhan untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa baik domestik maupun orientasi ekspor.  Sekarang ini yang sering kita terima laporannya adalah terjadi deindustrialisasi, dimana kontribusi sektor industri terhadap PDB terus anjlok sampai menjadi sekitar 19%.  Padahal kinerja sektor ini pernah mencapai angka melebihi 25%. Para ekonom, bahkan menyebutnya kita mengalami deindustrialisasi dini, karena sektor industri kita anjlok sebelum mencapai puncaknya,” kata anggota Komisi VII ini semangat.

Kata Mulyanto lagi, pemerintah perlu fokus pada arah ini.  Jadikan industri sebagai “prime mover”.  Lalu gerakkan industri kreatif, UMKM dan inovasi teknologi menjadi sumber-sumber pertumbuhan baru.* [Ril/Syaf/voa-islam.com]

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Berita Politik Indonesia lainnya:

• Ninoy Ngaku Didatangi dan Diminta Polisi Buat Laporan
• Terjaring OTT, Bupati Lampung Utara Mundur dari Nasdem
• Koalisi: Kesalahan Ketik Jadi Bukti UU KPK Direvisi Secara Serampangan
• Nah! Survei LSI Membuktikan 76,3 Persen Responden Inginkan Jokowi Terbitkan Perppu KPK
• Marzuki Alie: Kepentingan Politik dan Money Politic Pengaruhi Pemilihan Pimpinan DPR, DPD, dan MPR
• Satgas KPK: Pelaku Korupsi Rata-rata Lulusan S2, Semakin Tinggi Pendidikan Semakin Canggih Modusnya
• Anggota DPR Perempuan dari PKS Diingatkan untuk Konsisten kawal Ketahanan Keluarga
• Istana Tertibkan Buzzer Politik, Tengku Zulkarnain: Bubar Gerak!