Bebani Rakyat, PKS Tidak Setuju Penerapan Tarif Cukai Plastik

JAKARTA (voa-islam.com)--Anggota DPR RI Komisi XI Ecky Awal Mucharam menyatakan belum menyetujui usul pemerintah terkait penambahan jenis barang kena cukai berupa produk plastik, dalam pembahasan penerapan tarif cukai plastik antara Kementrian Keuangan dan Komisi XI DPR, Rabu (19/2/2020).

Menurut Ecky ada banyak hal yang harus pemerintah benahi dahulu dan kaji secara mendalam sebelum penerapan tarif cukai plastik.

“Apalagi tarif ini akan membebani rakyat sebagai konsumen akhir. Terlebih dilakukan saat ekonomi tertekan, dan pertumbuhan melandai. Justru pemerintah harusnya memberi insentif fiskal agar belanja domestik bertumbuh, bukan menambah beban fiskal sektor domestik untuk rakyat,” ungkap Ecky.

Rencana penerapan cukai plastik, ungkap Ecky, difokuskan untuk produk hilir menjadi paradoks dengan dibukanya keran impor sampah plastik dan sampah B3 (Bahan berbahaya beracun) oleh pemerintah sendiri beberapa waktu lalu.

Wakil Ketua Fraksi PKS ini juga menyampaikan, jika konteksnya penanggulangan bahaya sampah plastik, pemerintah sudah selayaknya melarang impor sampah plastik dahulu dalam bentuk apapun.

“Pemerintah harusnya lebih fokus mengeluarkan kebijakan fiskal dan ekonomi yang mendorong konsumsi rumah tangga sebagai kontributor utama pertumbuhan ekonomi berkualitas,” tutup Legislator Jawa Barat ini.* [Fpks/Syaf/voa-islam.com]

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Berita Politik Indonesia lainnya:

• Pemerintah Diminta Fasilitasi Diskusi Soal Omnibus Law
• Legislator PKS: Wacana Sertifikasi Khatib Bisa Memecah Belah Umat
• Pancasila Disosialisasi Melalui Tiktok, Senator: Milenial Butuh Teladan
• Komisi X Sayangkan Langkah Ganjar Pranowo Mau Tutup Sekolah Muhammadiyah
• Bayar SPP Bisa Pakai GoPay, Natalius Pigai Minta Ombudsman dan KPK Periksa Mendikbud
• Legislator: Selesaikan Skandal Jiwaraya Secara Menyeluruh, Jangan Sepotong-Sepotong
• Fahira Nilai Omnibus Law Bentuk Frustasi Pemerintah atas Mandeknya Ekonomi
• PKS Minta Peran Kelembagaan Batan Diperkuat