Ormas Pemuda dan Mahasiswa Tuntut Pemulangan TKA Harita Nikel di Halmahera Selatan

HALMAHERA SELATAN (voa-islam.com)--Aksi unjuk rasa terhadap perusahaan yang bernaung dibawah Harita Grup, yakni PT. Halmahera Persada Lygen (HPAL) di Desa Kawasi Pulau Obi Halmahera Selatan, Kamis (16/4)  kembali digelar.

Aksi penuntutan segera pulangkan tenaga kerja asing (TKA)  asal China yang didatangkan di tengah ancaman wabah virus corona itu digelar oleh sejumlah organisasi kemasyarakat pemuda dan Organisasi Mahasiswa Halmahera Selatan. Diantaranya Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) dan Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI).

Ormas Kemasyarakat pemuda dan Mahasiswa itu menyampaikan tuntutan kepada pihak perusahan PT.Halmahera Persada Lygen ( HPAL) untuk segera pulangkan Tenaga Kerja Asing (TKA) sebanyak 46 orang.

Tuntutan tersebut diajukan dalam aksi demo karena perusahaan Harita Grup dianggap  melanggar Peraturan Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia (Kemenkumham)  nomor  11 tahun 2020 tentang Pelarangan Sementara Orang Asing Masuk Wilayah Negara Republik Indonesia.

Atas dasat itulah kalangan organisasi kemasyarakatan pemuda dan mahasiswa  di Kabupaten Halmahera Selatan menuntut dan mendesak 46  TKA asal China yang didatangkan pihak PT. Halmahera Persada Lygen (HPAL) segera angkat kaki dari kawasan pertambangan di desa Kawasi.* [Ril/Syaf/voa-islam.com]

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Berita Politik Indonesia lainnya:

• Sering Blunder dan Unfaedah, Roy Suryo Minta Stafsus Milenial Dipecat
• Politisi Demokrat Sebut Stafsus Milenial Tak Terlihat Bela Jokowi Saat Pilpres Kemarin
• Negara Berduka karena Corona, Bukan Cuma Ojol yang Butuh Diperhatikan
• Babe Haikal: Pertama Kali dalam Sejarah Pertamina, Komisaris Ngurusin Diskon
• Politisi Partai Nasdem Desak Kemenhub Tegas Larang Mudik
• Fraksi PKS Minta Pemerintah Tunda Pembahasan RUU Omnibus Law Cipta Kerja
• Natalius Pigai: Mubazir Pelatihan Prakerja Dilakukan Secara Online
• Anggota DPR Kritisi Staf Khusus Presiden yang Bertindak Diluar Kewenangan