Iuran BPJS Tak Kunjung Diturunkan, Ombudsman Sebut Pemerintah Lakukan Maladministrasi

JAKARTA (voa-islam.com)—Meski Mahkamah Agung telah membatalkan  Pasal 34 Ayat (1) dan Ayat (2) Perpres Nomor 75 Tahun 2019 namun iuran BPJS Kesehatan belum kunjung diturunkan oleh pemerintah.

Hal ini mendapat perhatian Ombudsman RI. Menurut Anggota Ombudsman RI Alamsyah Saragih, pihaknya menerima beberapa pertanyaan baik dari masyarakat maupu media terkait Putusan MA No. 7 P/HUM/2020 yang mengabulkan untuk sebagian gugatan Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia (KPCDI) .

“Ombudsman RI juga telah menerima beberapa pertanyaan baik dari masyarakat maupun kalangan media terkait belum diturunkannya tarif BPJS Kesehatan semenjak putusan diterbitkan,” kata Alamsyah seperti dikutip Voa Islam pada laman Ombudsman, Sabtu (18/4/2020).

Ombudsman, jelas Alamsyah, telah mencermati dan menemukan bahwa pada penarikan iuran di bulan April 2020, BPJS Kesehatan masih menerapkan nilai nominal iuran berdasarkan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Perpres No. 75 tahun 2019 tentang perubahan atas Perpres No. 82 tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan yang sudah dibatalkan dan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat berdasarkan putusan MA No. 7 P/HUM/2020. 

Alamsyah berpendapat bahwa penarikan iuran oleh BPJS Kesehatan dengan dengan tetap menerapkan angka nominal yang mengacu pada ketentuan yang telah dibatalkan sebagaimana dijelaskan di atas berpotensi maladministrasi berupa perbuatan melawan hukum (pungutan ilegal). 

Pasal 8 ayat (2) huruf b Undang-Undang No. 37 tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, mengatur bahwa Ombudsman RI berwenang menyampaikan saran kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan/atau Presiden, Dewan  Perwakilan Rakyat Daerah dan/atau kepala daerah agar terhadap undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya diadakan perubahan dalam rangka mencegah maladministrasi.

Dengan mempertimbangkan berbagai hal di atas Ombudsman menyarankan beberapa hal.

(1) Presiden segera membentuk Peraturan Presiden pengganti Perpres No. 75 tahun 2019 tentang perubahan atas Perpres No. 82 tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan untuk mencegah terjadi kakacauan sistem JKN;

(2) BPJS Kesehatan kembali melakukan penagihan dengan nilai nominal sebagaimana dinyatakan pada Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Perpres No. 82 tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan sebelum Peraturan Presiden pengganti diterbitkan.

(3) BPJS Kesehatan tetap memberikan pelayanan dan tidak mengenakan sanksi administratif apabila ada peserta yang telah menolak membayar iuran BPJS dengan nilai nominal yang didasarkan atas ketentuan hukum yang tak lagi mengikat sampai dengan diterbitkannya Peraturan Presiden sebagaimana dimaksud.* [Syaf/voa-islam.com]

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Berita Politik Indonesia lainnya:

• Turunkan Harga BBM Dinilai Dapat Perkuat Daya Beli Masyarakat di Tengah Pandemi
• Legislator Nasdem Minta Luhut Restui Usulan Anies Setop Sementara KRL
• Komisi I Sesalkan Adanya Tuduhan Warga Muslim Menyebarkan Covid-19 di India
• Harga Bahan Pokok Naik Jelang Ramadhan, Pemerintah Aceh Diminta Gelar Operasi Pasar
• Aturan Larangan Mudik Perlu Segera Diformulasikan
• CEO PT Kelola Mina Laut, Alumni Kebanggaan IPB University Wafat
• Sukamta: Tangguhkan Pelatihan Kartu Prakerja, Buruh yang Di-PHK Butuhnya Makan
• Ketua Komisi VIII: Dana Calon Jamaah Haji Tidak Digunakan untuk Penanganan Covid-19