Politisi Golkar Sebut Komunikasi PLN dengan Pelanggan Buruk

JAKARTA (voa-islam.com)--Anggota Komisi VII DPR RI Rudy Mas'ud menilai ramainya keluhan masyarakat mengenai lonjakan tarif listrik di masa pandemi Covid-19 ini menjadi salah satu bukti buruknya komunikasi PLN (Perusahaan Listrik Negara) dengan Pelanggan. Hal ini dikatakan Rudy saat rapat dengar pendapat (RDP) Komisi VII DPR RI dengan PLN di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (17/6/2020). 

"Ini menjadi isu di tengah masyarakat, terutama masyarakat kurang mampu. Terkait lonjakan tagihan listrik, menurut mereka adalah tarif dasar listrik ada kenaikan, padahal tidak. Hal ini menunjukkan bahwa keterbukaan PLN dalam menyosialisasikan masalah tersebut masih kurang. Baik itu melalui media massa, maupun media sosial. Sehingga di masa pandemi ini PLN terkesan, dan seolah-olah tidak berpihak pada rakyat kecil. Dengan kata lain tata rertib dan keterbukaan di PLN masih kurang dalam menyosialisasikannya,” tegas Rudy. 

Rendahnya cara berkomunikasi PLN kepada pelanggan tersebut, menyebabkan melonjaknya tagihan listrik dikaitkan dengan banyak kejadian lain di masyarakat. Rudy mencontohkan ada seseorang yang bunuh diri karena menanggung beban tagihan listrik. Ia berharap PLN perlu berbenah dalam berkomunikasi dengan pelanggannya agar permasalahan lonjakan tarif listrik tidak semakin larut. 

"Saya harap PLN ini tidak sibuk mengurus organisasinya saja, tapi yang utama adalah komunikasi kepada dengan pelanggan ini jangan seperti pemadam kebakaran, nanti ribut baru ditangani," pungkas politisi Fraksi Partai Golkar itu.*

Sumber: Dpr.go.id

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Berita Politik Indonesia lainnya:

• Ini Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Pesantren dan Pendidikan Keagamaan di Masa Pandemi
• Rizal Ramli dan Marzuki Alie: “Tunda Proyek Ibu Kota Baru!”
• Front Anti Komunis Indonesia Tolak RUU HIP
• RUU HIP Ditunda Pembahasannya, Persis: Yang Kita Minta RUU HIP Dibatalkan!
• Soal RUU HIP, HNW: Jika Bisa Dihentikan Buat Apa Ditunda
• Pasar Harus Jadi Perhatian Ekstra dari Penyebaran Corona
• RUU HIP Dinilai Khianati Kesepakatan Para Pendiri Bangsa
• Menggagas New Normal Berbasis Resiko Daerah