Hidayat juga mengkritik respons Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang menyayangkan keluarnya putusan MA tersebut dengan dalih tidak mendukung keragaman. Menurutnya, keragaman di Indonesia cukup unik karena juga mempertimbangkan aspek keragaman lokalitas tiap daerah, dan hal itu sudah diatur dan diakui oleh UUD NRI 1945 sebagai bagian Bhinneka Tunggal Ika serta diikuti oleh turunan Undang-Undang di bawahnya.

Ia menegaskan tidak boleh ada lembaga negara khususnya yang membuat aturan menyalahi ketentuan hukum yang lebih tinggi tersebut, sebagaimana yang telah secara salah dilakukan oleh Kemendikbud, Kemenag, dan Kemendagri melalui SKB 3 Menteri hingga akhirnya diputuskan tidak sah oleh MA.

Pria yang akrab disapa HNW ini mencatat, selain SKB 3 Menteri, ada juga beberapa aturan dan produk Kemendikbud lainnya yang harus segera dikoreksi, sebagaimana sudah dinyatakan oleh Kemendikbud sendiri pascapenolakan yang luas, baik dari DPR maupun dari Muhammadiyah, NU dan masyarakat luas lainnya.

Di antaranya hilangnya frasa Agama dalam Peta Jalan Pendidikan Nasional, hilangnya frasa Iman dan Takwa kepada Tuhan YME serta pelajaran Pancasila dan Bahasa Indonesia dalam PP 57/2021 tentang Standar Pendidikan Nasional, dan Kamus Sejarah Indonesia yang pada jilid 1 (periode 1900-1950) tidak mencantumkan tokoh-tokoh Bapak Bangsa dari kalangan umat Islam seperti KH Hasyim Asyari, KH Wahid Hasyim, KH Mas Mansur, Mr Syafrudin Prawiranegara,  M Natsir, dan lain-lain tapi malah banyak memasukkan tokoh-tokoh PKI seperti Semaun, Muso, Alimin, Amir Syarifuddin, DN Aidit dan lainnya. Dengan keluarnya putusan MA tentang SKB 3 Menteri, Hidayat mendesak Kemendikbud segera merealisasikan janjinya untuk mengoreksi aturan-aturan dan produk-produk kontroversial di atas tanpa harus menunggu publik kembali melakukan pengujian ke MA.

“Putusan MA ini harus jadi evaluasi serius bagi Kemendikbud agar tidak lagi menerbitkan aturan yang mengabaikan aturan-aturan di atasnya. Kemendikbud jangan memaknai 'Merdeka Belajar' dari Ki Hajar Dewantoro sebagai bebas merdeka semaunya sendiri membuat aturan/produk yang bertentangan dengan aturan-aturan di atasnya juga bertentangan dengan fakta sejarah, tetapi itu perlu dimaknai sebagai hadirnya kepribadian yang merdeka yang siap memperbaiki bila terjadi kesalahan. Oleh karena itu seharusnya Kemendikbud segera mencabut dan memperbaiki banyak aturan dan produk-produknya yang telah ditolak publik, sehingga spirit 'ing ngarso sung tulodo' (di depan memberi teladan) sebagaimana semboyan Pendidikan yang diajarkan Ki Hajar Dewantoro, benar-benar diimplementasikan oleh Kemendikbud sebagai bentuk pendidikan yang paling efektif, termasuk pendidikan dalam ketaatan kepada Pancasila, UUD NRI 1945, dan fondasi negara lainnya,” pungkas Hidayat. [syahid/voa-islam.com]