Anis Matta: Isu Perubahan Iklim Jadi Agenda Utama Partai Gelora

JAKARTA (voa-islam.com)--Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta menegaskan, perubahan iklim adalah ancaman terbesar bagi keamanan Indonesia, melebihi semua ancaman perang yang ada. 

"Isu perubahan iklim ini adalah ancaman keamanan besar. Bagi Indonesia harus kita persepsi sebagai ancaman keamanan nasional paling besar yang kita hadapi saat ini, bahkan melebihi semua ancaman perang yang mungkin bisa kita prediksi," kata Anis Matta dalam Gelora Talk yang disiarkan langsung di kanal YouTube Gelora TV, Rabu (3/11/2021) petang. 

Diskusi bertajuk 'Ancaman Climate Change Mengintai Indonesia'  ini dihadiri tokoh nasional dan pemerhati lingkungan Prof Emil Salim, Plt Deputi Klimatologi BMKG Dr. Urif Haryoko dan Direktur Eksekutif Nasional Walhi  Zenzi Suhadi. Diskusi ini dipandu , Ketua Bidang Lingkungan Hidup DPN Partai Gelora Rully Syumanda. 

Menurut Anis Matta, saat ini diperlukan suatu gerakan literasi masif untuk mitigasi perubahan iklim, karena literasi masyarakat terhadap isu ini masih sangat minim.  

"Sehingga ini akan memberikan inspirasi masyarakat, bagaimana mengelola isu perubahan iklim," katanya. 

Dalam kaitan ini, Anis Matta juga berpandangan perlunya transformasi ekonomi yang sistemik untuk mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. 

Sebab, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim saat ini mendapatkan banyak tantangan, akibat ide pertumbuhan dalam mazhab ekonomi global yang menjadi dasar dari sistem sekarang, dimana Indonesia telah membayar ongkos kerusakan lingkungan yang sangat besar. 

"Karena itu, Partai Gelora akan menjadikan isu perubahan iklim ini sebagai agenda utama dan gerakan politik dalam perjuangannya. Partai Gelora melihat ini merupakan ancaman keamanan nasional yang paling berat," katanya. 

Partai Gelora mengajak semua pihak untuk berkolaborasi menyelamatkan masa depan generasi muda dengan mitigasi dan adaptasi terhadap dampak perubahan iklim. 

"Sebagai negara kepulauan, Indonesia adalah salah satu negara yang menjadi collateral damage. Korban paling besar dari perubahan iklim yang terjadi secara global," tegas Anis Matta. 

Anis Matta menilai perlu ada model ekonomi baru yang kompatibel dengan perubahan iklim, yang tidak sekedar ramah lingkungan, tetapi juga terus berupaya untuk memitigasi dan adaptasi terhadap mesin pertumbuhan ekonomi. 

"Orientasinya pada mitigasi dan adaptasi, Ini tantangan kita sebagai bangsa. Mudah-mudahan semua terinspirasi dan secara bersama-sama berkolaborasi untuk menemukan jalan model ekonomi yang kompatibel terhadap perubahan iklim," tandasnya. 

Tokoh nasional dan pemerhati lingkungan Prof Emil Salim mengatakan, kerusakan lingkungan di Indonesia sangat mengkwatirkan akibat perilaku generasi tua dalam mengeksplorasi sumber daya alam, seperti penggunaan batubara dan energi  terbarukan lainnya, sehingga meningkatkan pencemaran karbon dioksida CO2. 

"Kita sayangkan generasi tua dan para pemimpin bangsa tidak bersuara terhadap dampak perubahan iklim. Kewajiban moral kita menjamin generasi muda tidak menderita akibat kebijakan pembangunan yang sekarang kita lakukan," kata Emil Salim. 

Guna menyelamatkan masa depan generasi muda, kata Emil Salim, pemerintah perlu meninggalkan penggunaan batubara dalam kebutuhan energi listrik, misalnya  karena merusak lingkungan dan menimbulkan efek gas rumah kaca. Lebih baik beralih untuk menggunakan energi matahari dan angin. 

"Matahari bersinar di atas khatulistiwa dan berlimpah udara (angin). Itu kenapa tidak kita pakai untuk listrik untuk pusat listrik dari PLN. Mengapa cahaya yang vertikal di atas kepala kita di khatulistiwa dan angin ini,  tidak kita manfaatkan dan kita pakai sebagai energi terbarukan. Energi ini bisa kita simpan di pulau-pulau dari Sabang ke Merauke, tidak seperti sekarang di distribusikan," ujar Emil Salim. 

Plt Deputi Klimatologi BMKG Urif Haryoko mengungkapkan, BMKG telah memberikan informasi kepada Bappenas dalam informasi penyusunan Rencana Aksi Nasional Adaptasi Perubahan iklim yang diberikan setiap lima tahun sekali. Namun, proyeksi iklim sekarang dan akan datang tetap menjadi pertimbangan. 

Sementara terkait literasi perubahan iklim kepada masyarakat, kata Urip, BMKG telah mengembangkan Sekolah Iklim sejak 2015 lalu, yang memberikan informasi kepada para petani mengenai informasi cara baru bercocok tanam dan nelayan informasi tentang gelombang tinggi. 

"Masyarakat itu tidak tahu apa itu perubahan iklim, yang penting itu bagaimana menyikapi adaptasinya. Karena itu,, kami sangat mendukung upaya Pak Anis Matta untuk literasi kepada masyarakat membangun kesungguhan masyarakat untuk menghadapi perubahan iklim," katanya. 

BMKG mengucapkan terima kasih kepada Partai Gelora yang sudah ikut serta memberikan literasi pengetahuan terhadap perubahan iklim.  

"Sekali lagi terima kasih kepada kepada Partai Gelora Indonesia  yang sudah ikut melakukan literasi pengetahuan tentang perubahan iklim kepada masyarakat," kata Plt Deputi Klimatologi BMKG ini. 

Direktur Eksekutif Nasional Walhi  Zenzi Suhadi menambahkan,  perlu tindakan konkret pemerintah dalam menghadapi dampak perubahan iklim di Indonesia. Sebab, dampak perubahan iklim berkorelasi dengan kehidupan masyarakat secara langsung. 

"Dampak perubahan iklim berkorelasi dengan sumber kehidupan masyarakat seperti hujan ekstrem, banjir dan tanah longsor. Kita perlu tindakan konkret untuk menyelesaikan ini," kata Zenzi.*[Ril/voa-islam.com]

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Berita Politik Indonesia lainnya:

• Kritik Keras Permen Soal Kekerasan Seksual, Bukhori: Mas Menteri Abaikan Tujuan Pendidikan Nasional
• Pasukan Siber Dinilai Ancam Demokrasi, Wakil Ketua FPKS: Kominfo Perlu Kontra Narasi
• MUI Sulses Haramkan Beri Uang ke Pengemis, PAN: Pemda Harus Turun Tangan
• Peraturan Tes PCR Berubah-ubah, Legislator: Jangan Seperti Membodohi Rakyat
• Anis: Kader PKS Jangan Berjarak dengan Masyarakat
• Menteri Terlibat Bisnis Tes PCR, Partai Ummat Bersuara Keras
• Legislator: Stop Aturan yang Mempersulit Perjalanan!
• Bukhori: Pihak Pengusul Tidak Bisa Asal Bunyi, Draf RUU TPKS Harus Dilengkapi Naskah Akademik