Politisi PKS: Pemerintah Tak Konsisten Soal Ketahanan Pangan

JAKARTA (voa-islam.com)--Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS, Johan Rosihan menyesalkan kebijakan anggaran Pemerintah dimana setiap tahun alokasi untuk tanaman pangan selalu menurun.

Hal ini, kata Johan, mengakibatkan turunnya produktivitas tanaman pangan terutama padi dan jagung.

“Untuk itu, saya mendesak Pemerintah agar ada kebijakan berupa tambahan anggaran terutama untuk komoditas strategis seperti padi dan jagung,” tegas Johan.

Menurut Johan, Pemerintah tidak konsisten tentang narasi pentingnya ketahanan pangan nasional, yang hanya ada dalam program namun tidak disertai dengan dukungan anggaran yang memadai.

Politisi PKS ini merinci sejak tahun 2019 hingga 2022 nanti, anggaran Ditjen Tanaman pangan terus mengalami penurunan, dari Rp 5,9 Triliun pada tahun 2019 kemudian turun menjadi Rp 4,7 Triliun pada tahun 2020 dan turun lagi menjadi Rp 3,6 Triliun pada tahun 2021 ini serta turun drastis pada tahun 2022 mendatang  yaitu hanya sebesar Rp 2,1 triliun.

“Saya sesalkan pola anggaran seperti ini karena tanaman pangan merupakan subsector esensial yang membutuhkan support anggaran agar produktivitasnya terjaga demi ketahanan pangan nasional,” ujar Johan.

Legislator dari Fraksi PKS ini memberikan kritik tajam karena pemerintah tidak konsisten dari sisi perencanaan program dan perencanaan anggaran.

“Pada RPJMN 2020-2024 melalui indikator pangan dan Pertanian telah dijelaskan bahwa setiap tahun harus ada capaian indikator peningkatan ketersediaan pangan hasil Pertanian dan pangan secara berkelanjutan, maupun peningkatan kualitas konsumsi dan peningkatan produktivitas  pangan dan kesejahteraan petani, namun perencanaan RPJMN tersebut tidak diwujudkan dengan politik anggaran yang berpihak pada tanaman pangan,” urai Johan.

Wakil Rakyat dari Dapil NTB 1 ini menjelaskan bahwa konsekuensi dari rendahnya alokasi anggaran tanaman pangan dibanding tahun-tahun sebelumnya pasti berdampak pada rendahnya capaian produksi tanaman pangan dibanding  tahun sebelumnya.

Johan mencontohkan kegiatan indeks pertanaman padi yang pada tahun 2021 volumenya sebesar 2,2 juta hektar akan menurun drastis pada tahun 2022 mendatang yang diprediksi hanya berkisar 1,06 juta hektar.

“Demikian juga dengan volume produksi jagung pasti akan mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya,” jelas Johan.

Johan menuturkan dengan alokasi anggaran yang rendah maka target capaian pun akan diturunkan sesuai dengan kapasitas anggarannya.

“Maka seharusnya Pemerintah menjadikan tanaman pangan sebagai prioritas agar cita-cita kemandirian pangan bisa segera terwujud dengan keseriusan dukungan anggaran. Saya berharap pemerintah memberikan kebijakan penambahan alokasi anggaran untuk tanaman pangan, hal ini sangat penting demi cita-cita kedaulatan pangan nasional agar sebagai negara agraris kita bisa berdaulat karena mampu melakukan swasembada pangan dan tidak selalu bergantung dengan impor,” ucap Johan.

Ketua DPP PKS ini berharap Pemerintah punya sikap komitmen untuk mewujudkan ketahanan pangan berbasis produksi tanaman pangan, harus ada semangat dan Gerakan untuk mewujudkan swasembada pangan karena negara kita adalah negeri yang subur dan memiliki lahan Pertanian yang luas.

“Saya mendorong Pemerintah berani memberikan jaminan kualitas benih, stok pupuk yang cukup, bantuan pestisida dan alsintan serta menggalakkan infrastruktur irigasi dan perbaikan lahan serta memperkuat penanganan panen dan pasca panen serta membuka pasar yang menguntung petani demi kesejahteraan petani di seluruh Indonesia,” demikan tutup Johan Rosihan.*[Ril/voa-islam.com]

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Berita Politik Indonesia lainnya:

• Kuasa Hukum: Ustaz Farid Okbah Ketua Partai, Tak Mungkin Dia Teroris Antidemokrasi dan Antinegara
• Legalkan Perzinahan di Perguruan Tinggi, Partai Gelora Minta Permendikbud No.30 Dibatalkan
• Dialog, Solusi Polemik Permendikbud Kekerasan Seksual
• Kilang Minyak Cilacap Terbakar, Legislator PKS Minta Investigasi Menyeluruh
• Pakar Hukum Tata Negara Curiga KPK Dijadikan Alat untuk Incar Gubernur Anies
• Anis Matta: Pemerintah Perlu Dukung Iklim Usaha Pengembangan UMKM dan Ekonomi Kreatif
• Legislator: Pemerintah Gagal Capai Tujuan Reforma Agraria
• Pemerintah Diminta Fokus Produksi Vaksin Merah Putih, Bukan Vaksin Asing