Soal Legalisasi Ganja Medis, Legislator PKS: Masih Perlu Riset dan PR Besar di Pengawasan

JAKARTA (voa-islam.com)--Wacana legalisasi ganja untuk kebutuhan medis mulai mencuat. Anggota Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati menyebut soal legalisasi ganja untuk kepentingan medis, pandangan pakar kesehatan dan hasil penelitian medis yang harus menjadi dasar utama.

Sebuah bahan harus benar-benar diteliti dari sisi khasiat terhadap sebuah penyakit dan sisi keamanan obat jika dikonsumsi. Selain itu, sisi pengawasan amat vital sebab dalam berbagai hal dan kebijakan publik, lemahnya pengawasan masih menjadi persoalan serius.

“Dalam berbagai kebijakan, PR besar kita kan selalu di pengawasan. Ingat ya kalaupun sedang tahap riset, ini hanya untuk kepentingan riset kesehatan bukan untuk yang lain. Jangan sampai ini digiring menjadi gerakan untuk legalisasi ganja secara keseluruhan,” ungkap Kurniasih dalam keterangannya, Sabtu (09/07).

Jika kemudian hari ditetapkan sebagai obat, maka semua proses perizinan untuk bisa diedarkan termasuk dalam pengawasan peredaran harus ketat dan taat aturan.

“Mitra komisi kami Kemenkes dan BPOM, dalam berbagai kasus kebocoran obat di masyarakat masih terjadi. Belum lama ini ada warga yang membeli obat secara daring langsung ditangkap aparat karena obatnya masuk golongan psikotropika. Pertanyaannya kenapa bisa dijual bebas di market place? Berarti masih banyak lubang dalam pengawasannya,” ungkap Kurniasih.

Kurniasih menyebut dalam dunia medis, perlu ketelitian dan kehati-hatian dengan tetap berdasarkan riset yang mendalam untuk bisa dengan aman dipakai sebagai obat.

Selain itu ada tahapan-tahapan yang mesti dilalui sebuah hasil penelitian bisa disebut obat dan digunakan dalam pengobatan.

“Ada fase penelitian, ada uji pra klinis, ada uji klinis, ada perizinan dan ada pengawasan sehingga kita pastikan memang obat yang beredar aman dan yang penting memiliki khasiat,” sebut Kurniasih.*[Ril/voa-islam.com]

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Berita Politik Indonesia lainnya:

• DPRD: Kasus Holywings Jadi Momentum Evaluasi Perda Miras di Kota Bekasi
• Anis Byarwati Dinobatkan sebagai Bunda UMKM
• Pengesahan Perkawinan Beda Agama oleh PN Surabaya Tidak Sejalan dengan Fatwa MUI
• Kemenag Tetapkan Iduladha 1443 H Jatuh pada 10 Juli 2022
• Kasus Holywings, HNW Apresiasi Gubernur Anies dan Kepolisian
• Percepatan Sertifikasi Halal Butuh Sinergi Daerah
• Pemprov DKI Cabut Izin 12 Outlet Holywings
• Beli Minyak Goreng Wajib Pakai Aplikasi PeduliLindungi, FPKS: Menyulitkan Rakyat