Dua Wajah Permainan Prancis dalam Perang di Libya

TRIPOLI, LIBYA (voa-islam.com) - Prancis mengklaim mengakui Dewan Presiden yang berbasis di Tripoli sebagai pemerintah sah Libya, tetapi di sisi lain, negara itu mendukung panglima perang Khalifa Haftar di bawah meja untuk menggulingkan Dewan Presiden yang diakui PBB, sebuah langkah yang digambarkan oleh pengamat sebagai sebuah permainan dari permainan dua wajah di negara Afrika Utara tersebut.

Pada awal April, pasukan pemberontak pimpinan Khalifa Haftar merebut kota pegunungan Gharyan tanpa tembakan setelah pemimpin milisi kota itu Adel Da'ab memutuskan untuk bergabung dengan mereka.

Kelompok-kelompok bersenjata Haftar, dengan bantuan ahli militer Prancis dan Uni Emirat Arab (EUA), mendirikan ruang operasi militer di Gharyan untuk menaklukkan Tripoli. Tak lama setelah penyitaan Gharyan, sekelompok 13 perwira intelijen bersenjata Prancis dicegat oleh otoritas Tunisia di perbatasan dengan Libya. Laporan media Tunisia memberi kesan bahwa para perwira Prancis itu mungkin telah membantu pasukan Haftar untuk mendirikan ruang operasi tersebut.

Tetapi berberapa hal tidak berjalan sesuai rencana. Pada tanggal 26 Juni, pasukan pemerintah dukungan PBB merebut kembali Gharyan setelah lebih dari tiga bulan dikuasai pemberontak, dalam sebuah pukulan besar terhadap panglima perang Haftar dan sekutunya di luar negeri.

Pasukan pemerintah sah Libya mengambil alih kota itu dalam serangan 7 jam yang mengejutkan dan menangkap lebih dari seratus pejuang lokal dan tentara bayaran asing. Mereka juga merebut ruang operasi yang didirikan oleh Haftar dan sekutu-sekutunya di luar negeri, di samping sejumlah senjata futuristik, termasuk rudal Javelin buatan AS.

Sementara tuduhan untuk pasokan rudal Jevelin tersebut diarahkan ke UEA, salah satu pendukung utama Haftar, pejabat AS menyimpulkan bahwa rudal itu pertama kali dijual ke Prancis sebelum berakhir di tangan panglima perang kelompok bersenjata Haftar.

Merasa malu, Prancis mengakui bahwa rudal Javelin yang ditemukan di Gharyan dibeli dari Amerika Serikat, tetapi mengklaim bahwa "rudal itu tidak pernah dimaksudkan untuk dijual atau dipindahkan ke pihak mana pun dalam konflik Libya."

Dalam sebuah pernyataan, negara itu menambahkan bahwa rudal tersebut "rusak dan tidak dapat digunakan" dan dimaksudkan sebagai "perlindungan diri bagi unit militer Prancis yang dikerahkan untuk melakukan operasi kontra-terorisme".

Narasi Prancis dianggap tidak akurat dan penuh kontradiksi oleh banyak pengamat dan politisi.

Anggota Dewan Presiden, Mohammad Amari Zayed mengatakan pernyataan Prancis tentang keberadaan misilnya di Gharyan bertentangan. Dari satu sisi pernyataan itu mengklaim rudal itu "rusak dan tidak dapat digunakan" tetapi di sisi lain, Paris mengklaim rudal itu untuk melindungi diri dan memerangi terorisme.

Jadi bagaimana kita bisa memerangi terorisme dengan senjata yang rusak dan tidak dapat digunakan? Amari berpendapat.

Ahmed Sewehli, seorang advokat demokrasi Libya, berpendapat Prancis berperang dengan Libya, menuduhnya membunuh massal rakyat Libya dengan pasokan senjata canggih mereka ke Haftar.

Dukungan Prancis untuk Haftar kembali ke 2014 selama perangnya melawan Benghazi. Sebuah ruang operasi militer Prancis didirikan untuk membantu pasukan Haftar mengambil kendali kota dengan dalih memerangi terorisme.

Pada Juli 2016, tiga tentara pasukan khusus Prancis tewas ketika helikopter mereka ditembak jatuh di kota El Magrun, sekitar 75 km selatan Benghazi, selama operasi militer untuk mendukung pasukan Haftar. Brigade Pertahanan Benghazi mengaku bertanggung jawab atas penembakan itu, tetapi Prancis mengklaim kecelakaan helikopter itu tidak disengaja.

Tautan Prancis ke perang melawan Islamic State (IS) telah menimbulkan pertanyaa. Selama perang Al-Bonyan Al-Marsous yang dilancarkan pemerintah sah Libya di Tripoli pada IS di Sirte pada tahun 2016, sebuah kapal selam Prancis mendekati pantai dalam upaya untuk mengevakuasi "orang-orang penting" ketika perang terhadap kelompok itu sedang berkecamuk.

Berbicara kepada Pengamat Libya dengan syarat anonimitas, seorang perwira tinggi keamanan negara mengungkapkan bahwa pasukan Angkatan Laut Libya telah mendeteksi sebuah kapal selam berlayar di dekat pantai dan mengirim permintaan untuk tanda panggilan. Awak kapal selam mengidentifikasi diri mereka sebagai pasukan marinir AS yang melakukan beberapa operasi sebelum akhirnya menghilang. Kemudian Komando Afrika AS membantah keberadaan kapal selam AS di dekat pantai pada saat itu setelah permintaan klarifikasi yang dikirim oleh Dewan Presiden.

Angkatan Laut Libya menyimpulkan bahwa kapal selam itu milik Angkatan Laut Prancis dan berusaha untuk membantu beberapa "orang penting" melarikan diri dari Sirte, menurut petugas keamanan negara.

Beberapa laporan mengklaim bahwa Prancis sedang mencoba untuk mengevakuasi beberapa pemimpin ISIS yang bekerja untuk intelijen Prancis.

Petugas keamanan juga mengungkapkan bahwa seorang perwira intelijen Prancis  mengunjungi pangkalan udara Watiya di Libya barat dekat perbatasan dengan Tunisia segera setelah revolusi Februari yang menggulingkan rezim Khadafi. Perwira Prancis tersebut memeriksa pangkalan udara dengan tujuan untuk mengatur kehadiran Prancis di dekat perbatasan Tunisia, tetapi tujuan mereka digagalkan setelah permintaan Prancis untuk mengunjungi pangkalan udara kembali ditolak oleh otoritas Libya pada saat itu.

Prancis mungkin ingin memfasilitasi aliran pejuang IS Tunisia ke Libya, menurut pejabat keamanan negara Libya.

Sebelum pertempuran Sirte, konvoi pejuang IS melarikan diri dari Benghazi ke wilayah tengah Libya tanpa dicegat oleh pasukan Haftar. Mantan juru bicara Operasi Martabat Tentaran Nasional gadungan Libya (LNA) pimpinan Haftar, Mohammed Al-Hijazi, mengatakan dalam sebuah wawancara dengan stasiun TV lokal bahwa konvoi pejuang Islamic State melarikan diri dari Benghazi di bawah perlindungan udara dari sebuah pendukung asing ke Haftar, tanpa menyebutkannya. Namun Kepala Dewan Militer Sabratha Kolonel Taher Al-Gharabli mengungkapkan bahwa pendukung asing itu adalah Prancis.

Perjalanan konvoi itu sendiri berakhir di Sirte tempat apa yang disebut cabang Libya Islamic State diumumkan. (st/LO)

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Analysis lainnya:

• Perebutan Israel untuk Afrika: Menjual Air, Senjata, dan Kebohongan
• Mewujudkan Sistem Pendidikan Berbasis Akidah Islam, Bisakah?
• Nunung Bukanlah yang Terakhir
• Kapitalisme, Pajak Diperas SDA Dilepas
• KB dan Pernikahan Dini, Solusi atau Bencana?
• Pajak, Alat Pemalak Rakyat di Negeri Zamrud Khatulistiwa
• Lagi, Menyoal MOS Berujung Maut
• Menakar Solusi Pendidikan Lewat Zonasi