HRW: Memutus Akses Komunikasi di Kashmir Bukan Solusi Berkelanjutan

MUMBAI (voa-islam.com) - Kelompok yang bermarkas di AS, Human Rights Watch (HRW) telah menyatakan keprihatinan mereka atas berlanjutnya penutupan dan pemadaman komunikasi di Kashmir yang dikelola India.

"Harus ada pendekatan penghormatan hak untuk menangani situasi di Kashmir, di mana orang dapat berbicara dengan orang yang mereka cintai, memiliki akses ke komunikasi, pasokan penting dan rumah sakit, tetapi kami tidak melihat itu," ungkap Meenakshi Ganguly, Direktur HRW untuk Asia Selatan, mengatakan kepada Al Jazeera dari Mumbai.

"Ini bukan solusi berkelanjutan. Jika pemerintah India telah memutuskan untuk memberlakukan pembatasan, mereka harus memastikan warga Kashmir dapat menjalani kehidupan mereka secara normal," tambahnya.

Pemerintah India telah mencabut status khusus Kashmir yang dikelola India dalam konstitusinya, langkah politik yang paling jauh menjangkau wilayah yang disengketakan dalam hampir 70 tahun.

Keputusan presiden yang dikeluarkan pada 5 Agustus mencabut Pasal 370 konstitusi India yang menjamin hak-hak khusus bagi wilayah mayoritas Muslim, termasuk hak untuk konstitusi dan otonomi sendiri.

Menjelang langkah itu, India mengirim ribuan pasukan tambahan ke wilayah yang disengketakan, memberlakukan jam malam yang melumpuhkan, menutup akses telekomunikasi dan internet, serta menangkap para pemimpin politik.[aljz/fq/voa-islam.com]

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

World News lainnya:

• Aktivis di India Rayakan Idul Adha dalam Solidaritas dengan Kashmir
• Irak Tolak Peran Israel Amankan Selat Hormuz
• Pangeran UEA Kunjungi Saudi Desak Dialog untuk Selesaikan Ketegangan di Aden
• Rusia Klaim Tembak Jatuh Enam UAV Milik Pejuang Suriah
• Komandan AL IRGC Sesumbar Iran Dapat Merebut Kapal Apa Saja dan Kapan Saja di Teluk
• Hamas Puji Upaya Warga Palestina Pertahankan Al-Aqsha
• 8 Bayi Tercatat Lahir di Mina dan Arafah Selama Prosesi Ibadah Haji, 2 Diantaranya dari Jamaah
• Joe Biden Janji Berlakukan Kembali Larangan Senjata Serbu di AS