Sudan Tunda Pembentukan Dewan Kedaulatan

KHARTOUM (voa-islam.com) - Pembentukan dewan kedaulatan Sudan, yang akan memerintah negara itu selama periode transisi tiga tahun, telah ditunda selama dua hari, kata dewan militer Sudan Senin hari ini.

"Pembentukan dewan telah ditunda atas permintaan aliansi Pasukan untuk Kebebasan dan Perubahan (FFC)," kata Shams al-Din Kabbashi, kepala komite politik Dewan Militer Transisi (TMC), dalam pernyataannya.

Dia mengatakan penundaan itu akan memberi FFC lebih banyak waktu untuk menyetujui lima nominasi untuk keanggotaan dewan.

Sebelumnya pada hari Sabtu, TMC dan FFC menandatangani kesepakatan pembagian kekuasaan, membuka jalan untuk menyelenggarakan pemilihan umum dan pemerintahan sipil.

Di bawah kesepakatan pembagian kekuasaan, dewan berdaulat, yang terdiri dari enam warga sipil dan lima personel militer, akan menjalankan negara sampai pemilihan umum.

Menurut perjanjian itu, perdana menteri negara itu akan ditunjuk dengan persetujuan dewan pada 20 Agustus, dan akan dilantik di depan dewan dan kepala Mahkamah Agung pada 21 Agustus.

Kabbashi menegaskan kembali komitmen TMC terhadap kesepakatan pembagian kekuasaan dengan maksud untuk membentuk institusi negara selama periode transisi.

"Masing-masing pihak telah mengajukan kandidat mereka untuk menjadi anggota dewan berdaulat, tetapi FFC mendukung beberapa kandidat dan meminta periode 48 jam sebelum mengajukan daftar kandidat terakhir mereka," katanya.[anadolu/fq/voa-islam.com]

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

World News lainnya:

• Israel Tahan 23 Warga Palestina dalam Serangan di Tepi Barat
• Presiden Irak Desak AS dan Iran Redakan Ketegangan
• Pakistan Sebut Tembakan Lintas Batas India di Kashmir Tewaskan 2 Warga Sipil
• Presiden Terguling Sudan Omar Al-Bashir Tiba di Pengadilan untuk Menghadapi Dakwaan Korupsi
• Gibraltar Tolak Permintaan AS untuk Menahan Kapal Tanker Minyak Iran
• Setelah Bandara Sipil, Kini Giliran Kebun Binatang di Tripoli yang Dibombardir Oleh Pasukan Haftar
• India Tangkap Setidaknya 4000 Orang di Kashmir Sejak Pencabutan Status Otonomi Khusus
• Puluhan Ribu Orang di Hong Kong Kembali Gelar Aksi Demo