Ketum PKB: Organisasi Wajib Hukumnya, Ikut NU atau Minimal Ikut Muhammadiyah

JAKARTA (voa-islam.com)- Ketua Umum DPP PKB, Abdul Muhaimin Iskandar menghimbau agar umat Islam untuk berorganisasi demi menangkal paham-paham radikal yang tengah berkembang di Tanah Air. Organisasi yang dimaksud olehnya ini ialah seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, yang diklaim olehnya tidak dimiliki Negara lain termasuk Negara Arab.

“ Saya ingatkan umat Islam di Indonesia untuk berorganisasi. Ikutlah ke NU. Atau minimal ke Muhammadiyah. Di negeri Arab tidak berorganisasi seperti kita: NU dan Muhammadiyah,” ucapnya, di DPP PKB, kemarin (2/02/2016).

Tidak hanya itu, Muhaimin juga memperhatikan bagaimana sesugguhnya tindakan radikal itu bisa terjadi pula karena pengaruh “ustadz-ustadz” yang acapkali nongol di layar kaca. Pemuka agama yang sering masuk ke dalam layar kaca tersebut dinilai olehnya terkadang masih saja mengkafir-kafirkan orang/masyarakat.

“Apalagi ada ustadz yang mengkafirkan. Maka dari itu saya sarankan untuk umat Islam berorganiasi. Organisasi itu hukumnya wajib!” tegasnya.

Selain itu, yang menurutnya untuk membendung terciptanya deradikalisasi ialah harus melakukan pemantauan melaui media sosial. Ia melihat karena media sosial merupakan salah satu lahan basah di dalam menyebarkan sebuah paham-paham yang dilarang Indonesia.

“Kita jalankan dengan cepat agar deradikalisasi tidak berkembang. Misalnya saja melalui media sosial yang bertebaran. Karena itu dasar keagamaan masyarakat harus kuat,” tutupnya. (RobigustS/voa-islam.com)

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Berita Politik Indonesia lainnya:

• DPP PKB Akan Bawa Isu LGBT ke Rakernas Mendatang
• Jangan Memilih Pemimpin Tidak Bermoral & Beretika pada Pilgub Jakarta Mendatang
• Proyek Kereta Cepat Itu Guyonan agar Nama Jokowi Tertulis dalam Sejarah
• Fahri Hamzah: Proyek Kereta Cepat Itu Salah Alamat!
• Kereta Cepat Jakarta-Bandung Buat Pemerintah Lupa NTT, NTB, dan Papua
• Ada Konspirasi Global dalam Proyek Kereta Cepat
• Resmikan Proyek Kereta Cepat Menhub Tidak Hadir, Mungkinkah Ada yang Ditutupi?
• Kereta Cepat: Pemerintah Tidak Punya Pendirian & Bohongi Investor (Negara) Jepang