Ada yang Salah dengan BPJS dan Negara, DPR Akan Evaluasi dan Mengauditnya

JAKARTA (voa-islam.com)- DPR RI berencana akan mengaudit Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Hal ini karena BPJS secara keseluruhan nampak seperti membebani masyarakat. Belum lagi rencana pemerintah yang akan menaikkan iurannya di bulan mendatang.

Dan bagi Fahri Hamzah seperti ada yang salah. “Ada yang salah dengan BPJS dan pengelolaan negara ini secara umum. Mengapa ketika BPJS salah urus dan merugi tak sesuai perkiraan, harus rakyat yang dibebani kenaikan iuran? Kita perlu audit dan evaluasi BPJS,” katanya, dalam rilis yang dibagikan saat diwawancarai di gedung DPR RI, beberapa  waktu lalu.

Padahal sebelumnya pemerintah sebelumnya melalui kementerian keuangan selama ini berpendapat dana yang telah dikeluarkan utk BPJS sudah cukup memberatkan APBN. “Ini adalah standing position yang pemerintah ambil dalam berdebat.”

Selain itu pemerintah, jika melihat adanya kerugian dalam BPJS tersebut menurutnya bisa menggunakan opsi lain, di antaranya melalui cukai dari beberapa perusahaan yang tidak membayar pajak kepada negara.

“Padahal potensi pajak yang bisa digali pemerintah untuk mendanai sistem jaminan sosial masih banyak. Selain dari cukai tembakau, saat ini (menurut Menteri Keuangan) ada sekitar 2000 perusahaan besar yang tidak pernah membayar pajak. Dan masing-masing perusahaan bisa menunggak sekitar Rp 20-25 milyar.” (Robi/voa-islam.com)

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Berita Politik Indonesia lainnya:

• Pribadi dan Keluarga Islami Dapat Bentuk Perilaku Politik yang Sehat
• Prediksi: Islam dengan Cina Berperang, Umat Diminta Persiapkan Diri
• Kelak Menjadi Negara dengan Satu Pemimpin, Fahri Hamzah Ajak Muslim Tetap Tenang
• DKI di Tangan Ahok, AEPI: Kesenjangan Antara Miskin dan Kaya Melebar
• Nyaris Tanpa Prestasi, Tapi Dielu-elukan Pendukung dan Media(nya), Pengamat: Ahok Manusia Super
• Roy Suryo Memahami Sikap Kader yang Menolak Ahok dan Keluar dari Partai Hanura
• Kontras Menilai Densus 88 Sering Melakukan Pelanggaran Prosuderal
• Komnas HAM Sebut BNPT dan Densus 88 Didanai oleh Amerika dan Australia