Empat Kali Utusan Presiden Hampiri Ribuan Buruh tetapi Tidak Pernah Ada Tindakan Nyata

JAKARTA (voa-islam.com)- Sudah sekian kali utusan dari Presiden RI, Joko Widodo datang untuk merespon aksi ribuan buruh. Setidaknya menurut salah satu  orator dan pimpinan KSPI, Said Iqbal utusan atau Staff presiden tersebut telah datang sebanyak empat kali menemui buruh. Akan tetapi tidak satupun aspirasi mereka didengar atau ditindaklanjuti oleh pemerintahan Jokowi.

Ialah Eko, Deputi Staff Kepresidenan yang menemui ribuan buruh tadi siang, Kamis (29/09/2016) di dalam Monumen Nasional atau depan Istana Negara. Eko mengatakan akan menyampaikan aspirasi buruh kepada Presiden. Ia pun berjanji, jika tidak ada tindaklanjut maka ia dan Kapolda akan turun kembali bersama aksi massa buruh.

“Tadi, saya bersama Kapolda telah membicarakan dan konsultasi. Aspirasi kalian akan kita sampaikan. Dan jikapun tidak tersampaikan, maka kami (dirinya dan Kapolda) yang akan menyampaikan (hadir di tengah-tengah buruh),” katanya, dalam sambutan di atas mobil komando buruh.

Memang sebelumnya hadir Kapolda DKI Jakarta yang belum lama ini dilantik, yakni Irjen Mochamad Iriawan. Iriawan tidak banyak member sambutan kepada ribuan buruh. Ia hanya menyampaikan setidaknya sama dengan Deputi Staff Kepresidenan. Ia juga mengapresiasi kepada para buruh yang menyampaikan aspirasinya dengan damai.

Sebelumnya, ribuan buruh melakukan aksi mulai dari pagi tadi. Sebagaimana jadwal yang didapat voa-islam.com, ribuan itu melakukan longmarch juga “memutari” lembaga-lembaga strategis negara, yakni di antaranya Balaikota, gedung MA, dan KPK.

Dalam tuntutannya para buruh juga meminta dan menghimbau masyarakat, khususnya buruh di Jakarta untuk tidak memilih Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok. Mereka menilai Ahok ‘Bapak Upah Murah’. Buruh juga meminta dicabutnya PP No.78 tahun 2015 dan UU Tax Amnesty. (Robi/voa-islam.com)

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Berita Politik Indonesia lainnya:

• PP Muhammadiyah: Jangan Panik, Pilihlah Cagub DKI yang Tidak hanya Melayani Pengembang
• Buruh: PP No. 78 Tahun 2015 Miskinkan Keluarga Buruh, juga Keluarga Presiden
• Ribuan Buruh & Masyarakat Dihimbau agar Pilih Pemimpin Baru untuk Jakarta
• Rugikan Rakyat yang Taat Pajak, Buruh: Cabut UU Tax Amnesti
• Kebiadaban Pemprov Gusur Bukit Duri tanpa Pandang Proses Hukum Dikecam DPR
• Fahri Hamzah Tantang Mahasiswa Lebih Kritis pada Pemerintah, Bukan DPR
• Ini Strategi bagi Dua Pasangan Cagub DKI Mengalahkan Petahana
• Fahira Idris: Warga Bukit Duri Taat Hukum, Kenapa Tidak Dihargai Pemprov DKI?