Terkait Kasus Pengeroyokan Anggota FPI, API Desak Kapolri Copot Kapolda Jabar

BANDUNG (voa-islam.com) - Elemen ormas Islam Jawa Barat yang tergabung dalam Aliansi Pergerakan Islam (API) menyayangkan insiden benturan antar ormas saat mengawal pemanggilan Habib Rizieq oleh Polda Jabar di Mapolda Jabar,Kamis (12/1/2017) kemarin. Menurut Koordinator API Asep Syaripudin insiden tersebut menyebabkan sejumlah orang terluka khususnya dari pihak FPI dan sejumlah kendaraan rusak cukup parah.

“Sangat menyesalkan terjadinya tragedi berdarah yang terjadi kemarin di depan Mapolda Jabar dimana para pengawal Habib Rizieq yang sudah hendak meninggalkan lokasi tiba-tiba serang dengan senjata tajam dan kayu pentungan oleh sekelompok oknum anggota ormas yang berprilaku preman dan beringas,” ujarnya di Kantor Gebernuran Jabar (Gedung Sate) Jl.Diponegoro Kota Bandung, Jumat (13/1/2017).

Asep menambahkan setelah diteluri dan diselediki patut diduga bahwa LSM dan oknum yang melakukan penyerangan tersebut anggota dari LSM dimana Kapolda Jabar Irjen Polisi Anton Charliyan tercatat sebagai pembinanya. Oleh karena itu API Jabar menyampaikan aspirasi dan pernyataan sikap serta tuntutan.

“Pertama adalah mendesak kepada Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian agar mencopot Kapolda Jabar Irjen Polisi Anton Charliyan dan mengganti dengan atau mengangkat Kapolda baru yang professional, melindungi, melayani dan mengayomi masyarakat Jawa Barat,” pintanya.

Selain itu API Jabar juga meminta kepada Gubernur Jawa Barat untuk proaktif merespon dan ikut serta mencegah segala hal yang dapat menimbulkan gangguan kamtibmas di Jawa Barat. Sementara itu kepada pihak DPRD Jabar, API meminta agar mengevaluasi kamtibmas di Jawa Barat dengan pihak terkait.

“Tak lupa kami juga meminta kepada Kodam III Siliwangi agar turut serta berperan aktif membantu aparat Kepolisian dan menjaga kamtibmas dan stabilitas keamanan dan ketentraman di masyarakat khususnya wilayah Jawa Barat, sebab Jabar ini menjadi barometer nasional dalam segala hal,” ujarnya.

Ia pun menegaskan akan melakukan terus melakukan audiensi ke berbagai pihak untuk menyuarakan agar pencopotan Kapolda Jabar segera dilakukan. API menegaskan bahwa yang diminta adalah personalnya yaitu Irjen Anton Charliyan bukan institusi kepolisiannya.

“Ini permasalahan personal, kami menilai Kapolda Jabar tidak professional dengan pola kerja demikian justru dapat menimbulkan konflik horizontal di Jawa Barat. Bayangkan benturan terjadi di depan Mapolda dan banyak polisi menyaksikan tapi tidak bisa mencegah sejak awal. Semoga nanti Kapolda yang baru dapat menjalankan tugas dengan baik,” tandasnya seperti dilansir dari laman Percikaniman.

Sementara sehubungan Gubernur dan Wakil Gubernur sedang tidak ada ditempat, pihak Pemprov Jabar  diwakili Yaya Sunarya selaku Kabid Ideologi dan Wawasan Kebangsaan Kesbangpol. Dalam kesempatan tersebut Yaya mengapresiasi elemen API yang tidak terprovokasi dan dapat menahan diri.

“LSM dan Ormas termasuk Ormas Islam itu sejatinya sebagai mitra kerja pemerintah, mereka ini juga sebagai asset bangsa yang harus dijaga. Kami sangat menyayangkan insiden tersebut,” ungkapnya.

Untuk itu pihaknya juga akan segera melaporkan kepada Gubernur Jabar agar segera diambil sikap termasuk menertibkan LSM dan Ormas yang ada di Jawa Barat. Menurutnya pembinaan bahkan pemberian sanksi kepada LSM dan Ormas yang terbukti melanggar aturan perlu dilakukan.

Usai beraudiensi dengan pihak Pemprov Jabar, massa API melanjutkan ke Gedung DPRD Jabar dan Kodam III Siliwangi dengan tuntutan yang sama. [syahid/voa-islam.com]]

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Berita Politik Indonesia lainnya:

• Jokowi Diam, Saat Habib Rizieq Diduga Dikriminalisasi dan FPI Menjadi Korban Kekerasan
• GP Cimahi Sambangi DPRD, Ketua DPRD Cimahi: Semoga Masukan Adek-Adek Bisa Merubah Sistem Saat Ini
• Menaikkan Harga, Jokowi Sengaja Menyengsarakan Rakyatnya?
• BEM SI Minta Mahasiswa Indonesia Tidak hanya Duduk Lihat Kondisi Bangsa
• Tidak Alasan Pemerintah Memblokir Media Islam tanpa Ada Himbauan
• Ulah Rezim Jokowi Bebeskan Visa, Politisi: Mereka Ada di Pelosok dan Ada KTP
• Peran Wapres Tidak Efektif, Jangan Heran Kebijakan Jokowi Beratkan Rakyat
• Pemerintahan Jokowi Parno dengan Media Online dan Media Sosial