Mengapa Wapres JK Himbau Pesantren untuk Toleransi?

JAKARTA (voa-islam.com)- Wakil Presiden Jusuf Kalla menghimbau agar pesantren menjadi salah sau lembaga yang menjunjung tinggi toleransi. Entah apa yang dimaksudnya olehnya. Akan tetapi JK menghimbau hal itu agar pesantren menjadi lembaga yang dapat menghormati satu sama lain.

"Sekali lagi, toleransi itu saling menghargai, saling menghormati satu sama lain, akan menimbulkan toleransi," kata Wapres RI setelah meresmikan pembukaan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Santri Pondok Pesantren Darul Hikmah Tulungagung, Jawa Timur, Senin (16/01/2017), seperti yang dikutip Antara.

Menurut JK, pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan agama harus dapat mengajarkan prinsip kehidupan toleransi atas dasar saling menghargai, seperti yang tercantum dalam Al Quran Surat Al-Kafirun.

"Jadi kalau dari segi agama ya tadi, bagi kamu agamamu, bagiku agamaku. Lakum diinukum waliyadiin, harus begitu," tuturnya.

Wapres menegaskan bahwa toleransi melibatkan semua pihak, baik antaragama, antarsuku, antarkepercayaan, dan antargolongan harus saling menghormati.

"Satu sama lain harus saling menghormati dan saling membantu, barulah bisa terjadi toleransi," kata dia.

Selain meresmikan Rusunawa Santri Darul Hikmah, Wapres juga meninjau pengelolaan Dana Desa di Kelurahan Plandaan, Kecamatan Kedungwaru, Tulungagung. (Robi/voa-islam.com)

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Berita Politik Indonesia lainnya:

• Terdakwa Penista Agama, Ahok Tidak Dipenjara karena Ini
• Benarkah Pecalang Bali Lempari Rumah Umat Islam di Bali?
• Tumpang Tindihnya Peraturan Pemerintah untuk BUMN, Ini Salah Satunya
• Anggota DPR RI Ungkap Fakta-Fakta Kapolda Jabar Terlibat dalam Bentrok GMBI dengan FPI
• Wakil Ketua DPR: Habib Rizieq Sosok yang Terbuka untuk Berdialog, Cap Intoleran Tidak Fair
• Kapolri Nilai Ada Pihak Manfaatkan MUI untuk Keluarkan Fatwa yang Mengancam Kebhinekaan
• Anies Baswedan Tidak Pandang Bulu Larang Prostitusi di Jakarta
• Fahira Idris: Jika Tak Ingin Hoax Merajalela, Pemerintah Harus Responsif Jawab Isu