Ahli Hukum: Patrialis Ditangkap KPK karena Himbau Jangan Pilih Ahok

JAKARTA (voa-islam.com)- Perpolitikan Indonesia belakangan ini dinilai sedang tidak sehat. Terdapat saling sandera kepentingan dan lainnya adalah salah satu di antara penyebabnya.

Dan menurut pengamat dan ahli hukum, Romli Atmasasmita hal demikian akan membuat tidak menyehatkan tetapi justru sebaliknya. "Fenomena saling sandera, saling kriminalisasi, dan saling salah menyalahkan bukan politik sehat, tapi menyesatkan," katanya, melalui akun Twitter @rajasundawiwaha, beberapa waktu lalu.

Ia menyoroti di antaranya kasus hukum baru yang tengah terjadi terhadap Patrialis Akbar. Patrialis yang di-OTT-kan oleh KPK bahkan dianggap olehnya nampak perlu diperhatikan dengan serius. "KPK sebagai lembaga independen tak ada duanya di republik ini sering serba kebetulan; PA ajak tidak pilih Ahok, kena OTT. Nasibnya sama dengan AU dan LHI.

Kayaknya suatu saat KPK bisa OTT Presiden dan Wapres, atau Pimpinan DPR RI dengan wewenang luar biasa. Serba kebetulan; kasus OC Kaligis yang selalu lantang mengkritisi KPK; saya juga hampir saja."

Menurutnya, bisa jadi ini karena wewenang KPK. Dan menurutnya hal itu mesti diawasi. "Keluar-biasaan KPK dalam OTT lanjutan penyadapan/rekam pembicaraan tanpa izin pengadilan perlu check and balance dan supervisi untuk cegah abuse.

Praktik OTT dari hasil sadapan memang sukses tapi harus jelas status hukum orang yang di-OTT." (Robi/voa-islam.com)

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Berita Politik Indonesia lainnya:

• Pemberian Grasi Jokowi ke Antasari Bersifat Politis, Bukan Kemanusiaan
• Kedubes Saudi Arabia: Raja Salman Kunjungi Indonesia untuk Bertemu Jokowi
• Kelakuan Rezim Anti Demokrasi: Diskusi Publik di Televisi Dibatalkan Sepihak
• Hanya Bendera Bertuliskan Tauhid Diusut, Polisi Mulai Phobia dengan (Umat) Islam?
• Hakim Tolak Permintaan Saksi Verbal Lisan dari Kepolisian Padangsidempuan dan Sulteng
• Koalisi Masyarakat Sipil Desak Pembahasan RUU Anti-Terorisme Secara Terbuka
• Sandiaga Tertarik Adopsi Sistem Ekonomi Syariah
• Hidayat Nur Wahid: Jakarta Harus Jadi Rujukan Pilkada Indonesia