Berstatus Terdakwa, PAHAM Minta Presiden Jokowi Bersikap Adil Berhentikan Ahok sebagai Gubernur

JAKARTA (voa-islam.com)--Berkaitan dengan rencana pengaktifan kembali Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta, Sekretaris Jenderal Pusat Advokasi Hukum dan HAM (PAHAM) Indonesia Rozaq Asyhari mengingatkan agar UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dilaksanakan dengan baik dan benar.

Rozaq menyinggung  bahwa Presiden sebelum dilantik telah mengucapkan sumpah jabatan. “Sebelum dilantik Presiden sudah bersumpah akan memenuhi kewajibannya untuk menjalankan segala Undang-Undang dan peraturan dengan selurus-lurusnya. Ini adalah sumpah keramat seorang presiden karena bunyi sumpah tersebut diatur secara langsung dalam pasal 9 UUD 1945,” ujar Rozaq dalam siaran pers yang diterima Voa Islam, Jumat (10/2/2017).

Lebih lanjut Rozaq menjelaskan, salah satu ketentuan UU Pemerintah Daerah adalah presiden memberhentikan sementara setiap gubernur yang menjadi terdakwa.

“Pasal 83 ayat (3) menjelaskan bahwa Presiden memberhentikan sementara hubernur yang menjadi terdakwa dengan ancaman lebih dari 5 tahun. Artinya aturan Undang-Undang ini harus dilaksanakan, karena salah satu isi dari sumpah Presiden akan menjalankan Undang-Undang," ungkap pengacara publik tersebut.

Selain itu Rozaq mengingatkan bahwa tidak ada persyaratan khusus mengenai pemberhentian sementara tersebut.

“Undang-Undang Pemerintah Daerah tidak memberikan persyaratan khusus mengenai pemberhentian sementara tersebut. Ketentuan pada pasal 83 ayat (2) menyatakan bahwa pemberhentian tersebut berdasarkan dengan register perkara. Artinya, sejak perkara tersebut terdaftar di register Pengadilan Negeri seharusnya sudah dilakukan pemberhentian. Padahal pada kasus Gubernur Jakarta sudah sampai sidang yang kesembilan,” papar kandidat doktor dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI) tersebut.

Mengenai wacana penerbitan Perpu, Rozaq menyatakan tidak sepakat dengan ide tersebut. “Perpu itu dibuat untuk kondisi khusus, yang diterbitkan dalam hal ikhwal keadaan memaksa. Pada kasus ini belum ada konsideran tersebut, tidak ada hal luar biasa yang layak dijadikan alasan penerbitan Perpu,” jelas Rozaq.

Rozaq melanjutkan, “Tentunya kita tidak ingin masyarakat melihat seolah Presiden mengistimewakan satu orang, karena para Gubernur yang lain seperti Ratu Atut ataupun Gatot Pujo Nugroho juga di nonaktifkan ketika menjadi terdakwa. Saran saya ikuti saja aturan yang berlaku, pasti Presiden akan mendapatkan dukungan dari masyarakat." * [Syaf/voa-islam.com]

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Berita Politik Indonesia lainnya:

• Barcode Dewan Pers Berpotensi Monopoli Informasi dan Batasi Kebebasan
• Komite Mahasiswa Raya Tuntut Jokowi Mundur jika Tidak Dapat Netral di Pilkada DKI
• Kelakuan Rezim Saat Ini: Tidak Mengerti, Tidak Mampu Lawan Skenario, atau Memang Kejam?
• FPI Protes Sosialisasi KPU Babel Dengan Goyang Seronok Dangdut didepan Anak-anak
• Pemerintah Diperingatkan agar Tidak Mudah Menghukum Masyarakat yang Berseberangan
• Politisi Golkar Sayangkan Pemerintah Ciptakan Konflik Politik Baru Demi Bela Ahok
• Jasa Penyebar Brosur Dapatkan Materi Kampanye Hitam dari Doni
• Sebar Brosur Kampanye Hitam Terhadap Anies Sandi, 4 Pelaku Diamankan