Pemerintah Dinilai Serampangan Bubarkan HTI

JAKARTA (voa-islam.com)- Sikap pemerintah melalui Menkopolhukam terkait pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) menuai kontroversial. Pemerintah dinilai mengambil sikap tersebut tanpa melihat dan berpijak atas landasan hukum yang ada.

"Apapun ormasnya itu, hendaknya pemerintah memperhatikan upaya-upaya hukum terlebih dahulu yang berlaku. Di UU itu kan jelas dan tertulis soal Ormas," kata Putri Kanesia dari Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Selasa (9/5/2017), di Jakarta.

Kemudian, apabila memang benar selain tidak memiliki dampak positif bagi negara karena berpotensi hate speech, pemerintah juga seharusnya melalukan penyelidikan terlebih dahulu melalui pendekatan hukum. "Apabila ada potensi untuk lakukan ujaran kebencian dari HTI, apakah negara sudah melakukan tindak upaya hukum terhadap ormas tersebut? Sebab jika tidak, bubar, lalu akan terbentuk kembali ormas lain (baru)," tambahnya tanya.

Seharusnya menurut Putri pemerintah lebih memperhatikan proses hukum yang ada. Sehingga potensi yang dikhawatirkan itu tidak terjadi kembali jika memang yakin ingin membubarkan.

"Negara harus perhatikan proses hukumnya. Apa yang bedanya jika pecahan dan orang yang sama membangun organisasi kembali," tutupnya. (Robi/voa-islam.com)

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Berita Politik Indonesia lainnya:

• AJI: Pembubaran HTI Kontraproduktif dengan Jaminan Perlindungan HAM
• Sempat Alami "Deface" Situs Tempo.co Sekarang Kembali Normal
• Dinilai Dukung Ahok Dipenjara, Wapres Jusuf Kalla Diminta Mundur
• Komnas HAM: Stigma (Umat) Islam "Teroris" karena Pemutarbalikkan Fakta oleh Media
• Komnas HAM Akui Beri Penangguhan Penanganan ke Sekjen FUI, tapi Tidak Ditindak Lanjuti oleh Polisi
• Tidak hanya Ulama, Tokoh Islam, & Aktivis, Mahasiswa sedang Skripsi pun Dituduh Makar
• Ahok harus Diselamatkan
• Komnas HAM: Tidak Ada Tempat untuk Pemimpin Berpaham Sekuler