Tak Berpihak pada Rakyat Kecil, Aleg PKS: Capaian Kinerja Pemerintah Rendah

JAKARTA (voa-islam.com)--Komisi IV DPR RI melakukan rapat kerja bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di gedung DPR RI Senayan Jakarta, Senin, (23/08).

Rapat kerja tersebut membahas evaluasi laporan keuangan Kemanterian Kelautan Dan Perikanan (KKP) tahun anggaran 2020, evaluasi kegiatan KKP tahun 2021 dan usulan kegiatan tahun anggaran 2022. Rapat kerja tersebut dihadiri oleh seluruh anggoata DPR RI Komisi IV secara daring dan luring.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Kelompok Komisi (Kapoksi) IV dari Fraksi PKS, Slamet, memberikan 3 catatan krusial terkait ketiga agenda rapat tersebut.

Pertama, Slamet mengaku prihatin terkait penurunan opini Badan Periksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) terkait laporan keuangan KKP tahun anggaran 2020 mengingat tahun 2019 BPK memberikan predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

“Penurunan penilaian opini BPK ini menunjukkan ada yang salah dari pelaporan keuangan KKP yang harus betul-betul diselesaikan oleh menteri KKP,” ujar Slamet di Jakarta, Senin (23/08).

Kedua, politisi PKS menyoroti presentasi Menteri KKP yang tidak menampilkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan target realisasi atau pencapaian.

“Padahal, kementerian perlu menjabarkan secara spesifik linearitas target dan pencapaian sebagai bentuk akuntabilitas pelaksanaan program pemerintah pada tahun berjalan,” ungkap Slamet.

Data menunjukkan berdasarkan Indikator Kerja, laju pertumbuhan PDB perikanan target di tahun 2020 sebesar 7,90 persen sedangkan realisasinya mencapai 0,73 persen. Kemudian produksi perikanan targetnya 26,46 juta ton sementara realisasinya hanya mencapai 7,6 juta ton pertahun. Lalu target pada nilai ekspor hasil perikanan 6,17 miliar dolar sementara capaiannya cuma 0,126 miliar dolar.

“Menurut catatan saya beberapa target yang tertera di IKU KKP dengan realisasi program saat ini masih jauh api dari panggang seperti target produksi perikanan dan target peningkatan nilai ekspor perikanan,” katanya.

Ketiga, Pada Tahun 2020 anggaran KKP mengalami refocusing sebesar kurang lebih 1,147 T sedangkan untuk anggaran tahun 2021 sebanyak 1,4 T.

Slamet menyayangkan terjadinya refocusing yang cukup besar di KKP mengingat performa sektor perikanan termasuk cukup kuat meskipun dalam masa pandemi. Selain itu sebenarnya anggaran KKP sudah sangat kecil dibandingkan kementerian dan lembaga yang lain. Ia juga menegaskan bahwa tidak ingin kejadian tahun lalu terulang kembali di mana program-program yang ditujukan untuk nelayan menjadi hilang akibat refocusing.

“Kami meminta KKP untuk mensosialisasikan kegiatan mana saja yang dikurangi atau ditiadakan akibat adanya refocusing,” tambahnya.

Dalam rapat kerja tersebut komisi IV meminta agar KKP terus menjaga komunikasi yang efektif dengan anggota komisi IV khususnya terkait perubahan anggaran akibat refocusing. Selain itu juga secara umum komisi IV terus mendukung usulan peningkatan anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2022 sebanyak 8 triliun dari pagu anggaran dasar 6 triliun sehingga diharapkan pada tahun 2022 anggaran KKP dapat mencapai 14 triliun.*[Ril/voa-islam.com]

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Berita Politik Indonesia lainnya:

• Anak Yatim-Piatu Meningkat Imbas Pandemi, Bukhori Dorong Pemerintah Alokasikan Anggaran
• Menag: Penghinaan Simbol Agama adalah Tindak Pidana
• Vaksinasi Wajib Dibarengi Prokes
• Islam Ajaran Kedamaian, Menag Minta Jangan Dikaitkan dengan Terorisme
• Ahmad Syaikhu: Wacana Presiden Tiga Periode Adalah Gejala Otoritarianisme
• Anis: PKS Siap Berkolaborasi Melayani Rakyat
• Perpanjangan PPKM Tanpa Target Penanggulangan Pandemi, Aleg PKS: Bukti Pemerintah Tak Akuntabel
• Indonesia Bonus Demografi, Pandemi 'Membajak' Mimpi Anak Muda