Kondisi Ekonomi Masyarakat Semakin Sulit, PKS Ingatkan Bantuan Sosial Harus Tepat Sasaran

JAKARTA (voa-islam.com)--Komisi XI DPR RI menggelar rapat kerja bersama Menteri Keuangan pada Senin (23/8/2021) di komplek Gedung DPR RI Senayan Jakarta. Raker ini membahas topik Laporan Semester I Kinerja APBN 2021. Dalam rapat kerja ini, anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PKS, Anis Byarwati, memberikan beberapa catatannya.

Catatan pertama yang disampaikan oleh Ketua DPP PKS Bidang Ekonomi dan Keuangan ini terkait dengan laporan pemerintah mengenai pertumbuhan ekonomi di kuartal kedua tahun 2021 yang mencapai 7,07%. Menurut Anis, angka tersebut tidak terlalu mengejutkan karena diukur dari based line yang sangat rendah pada kuartal 2 tahun 2020 yaitu -5,32%. Namun demikian, Anis memberikan apresiasi kepada pemerintah. “Karena bagaimana pun juga angka ini menunjukkan perbaikan,” katanya.

Anis yang juga menjabat sebagai wakil ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI ini menggarisbawahi aspek yang mendorong pertumbuhan ekonomi pada kuartal 1 yaitu faktor konsumsi. Faktor daya beli masyarakat ini memberi kontribusi paling besar untuk pertumbuhan ekonomi. Hal ini seiring dengan pelonggaran mobilitas sehingga masyarakat sudah mulai beraktivitas dengan baik. Namun, Anis mengkhawatirkan faktor konsumsi di kuartal kedua.

Sebagaimana diketahui mulai bulan Juli terdapat varian virus baru yaitu varian Delta yang mendorong pemerintah melakukan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat. Anis menekankan, PPKM yang diberlakukan sejak 5 Juli dan masih berlangsung perpanjangannya hingga saat ini, harus benar-benar diantisipasi oleh pemerintah. Terutama untuk faktor konsumsi rumah tangga.

“Realita di lapangan yang saya lihat, kondisi ekonomi keluarga semakin sulit,” ujarnya.

Berbagai masalah dalam program yang dilakukan pemerintah seperti bantuan sosial langsung harus benar-benar dibenahi agar benar-benar tepat sasaran.

Politisi senior PKS ini juga memberi catatan untuk sector pertanian yang dilaporkan menurun. Anis menegaskan bahwa sector pertanian ini sangat vital bagi Indonesia terutama terkait dengan ketahanan pangan. Kontribusi sector pertanian pada PDB semakin menurun sementara serapan tenaga kerja pada sector pertanian tetap tinggi. Berdasarkan data yang dikeluarkan BPS, penyerapan tenaga kerja pada sektor pertanian, perikanan dan kehutanan mencapai 38,78 juta (29,59%) dari total tenaga kerja Indonesia pada Februari 2021.

“Kami berharap kebijakan-kebijakan pemerintah untuk sector pertanian lebih diperhatikan lagi. Kebijakan dibukanya kran import untuk sector pertanian yang dilakukan di ambang waktu panen sangat menyakitkan para petani,” tuturnya.

Hubungan fiskal antara pemerintah pusat dan daerah menjadi catatan tersendiri dari Anis. Ia mengemukakan laporan BPK yang menyatakan bahwa kebanyakan pemerintah daerah belum mandiri secara ekonomi. Sangat tergantung pada transfer dari pemerintah pusat.

“Kondisi ini sangat memprihatinkan. Ketika kondisi keuangan negara sangat sulit dan transfer dana ke daerah menjadi berkurang, hal ini akan sangat berdampak pada masyarakat di daerah secara luas,” ungkap Anis.

Ia juga mengingatkan pemerintah pusat untuk merubah sudut pandang dengan memposisikan diri sebagai ayah dan melihat pemerintah daerah sebagai anak-anak yang perlu di support agar bisa tumbuh, maju dan berkembang.* [Ril/voa-islam.com]

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Berita Politik Indonesia lainnya:

• 213 Hafiz Indonesia Ikut Seleksi Imam Masjid untuk Uni Emirat Arab
• Atasi Kemiskinan, Partai Gelora Usulkan Mazhab Ekonomi Baru
• Waduh, Bunga Utang Pemerintah Nyaris Setara dengan Dana Perlindungan Sosial 160 Juta Penduduk Miskin
• Bukhori Usul Menteri Sosial Prioritaskan Santunan bagi Anak Nakes yang Yatim dan Piatu
• Puskappi: Presiden Perlu Reshuffle Menteri Kinerja Buruk Minim Kontribusi
• Untuk Efek Jera, HNW: Pelaku Penistaan Agama Harus Dihukum Maksimal
• Partai Gelora Desak Komunitas Internasional Bantu Taliban Bentuk Pemerintah Inklusif dan Moderat
• Politisi PKS: Harusnya Pemerintah Prioritaskan Pabrik Vaksin Merah Putih, Bukan Asing